PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM
Abstract
Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.
Keyword:
pemerintah, subjek hukum.
A. Latar Belakang
Hukum dalam klasifikasinya terbagi atas hukum
publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau negara dengan warga negara.
Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang
lain atau subjek hukum lain dengan menitikberatkan pada kepentingan
perseorangan. Berdasarkan pengertiannya, maka subjek hukum perdata terdiri atas
orang dan badan hukum.
Pemerintah juga perlu membeli barang atau jasa (government
procurement) dalam rangka menjalankan fungsinya sehari-hari. Dalam memenuhi
kebutuhannya tersebut, tentunya pemerintah harus mengikuti prosedur pengadaan
sebagaimana telah diatur dalam perprees Nomor 54 Tahun 2010. Prosedur
pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa
dan juga dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah secara swakelola. Oleh
karenanya agar prosedur pengadaan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, maka hubungan hukum
yang tercipta haruslah dibingkai dengan hukum yang dikenal dengan kontrak.
Secara
sederhana kontrak dapat digambarkan sebagai suatu perjanjian antara dua atau
lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu. Sebagaimana layaknya
sebuah perjanjian, dalam sebuah kontrak para pihak yang mengikatkan diri adalah
subjek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum disini adalah subjek
hukum perdata. Apabila telah di pahami bahwa yang dimaksud para pihak dalam
kontrak adalah subjek hukum perdata, maka timbul pertanyaan apakah mungkin
pemerintah yang tidak biasanya di persepsikan sebagai subjek hukum perdata
tetapi subjek hukum publik dapat menjadi salah satu pihak dalam sebuah kontrak
pengadaan barang atau jasa?
B. Pembahasan
1. Subjek Hukum Perdata
Manusia adalah subjek hukum. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek
hukum. Istilah
subjek Hukum berasal dari terjemahan rechsubject (Belanda) atau law
of subject (Inggris). Subjek Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di Hukum Perdata, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (rechtsbevoegheid). Didalam berbagai literatur di kenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson).
Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa dan/atau sudah kawin.
Selain naturlijkperson sebagai subjek hukum, maka subjek hukum lainnya adalah badan hukum rechtperson. Pengertian badan hukum hanya dapat di lihat dalam doktrin ilmu hukum. Menurut Rochmat Soemitro rechtperson adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Menurut Sri Soedewi Masjchoen sebagimana di kutip dari Salim H. S berpendapat bahwa yang di maksudkan dengan badan hukum adalah Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan.
2. Kedudukan Pemerintahan
Diantara jabatan-jabatan kenegaraan terdapat jabatan pemerintaha, yang menjadi objek hukum administrasi negara. Menurut P.Nicolai ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu:
2.Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan
3.Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat
4.Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum ”Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya
Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun diantara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah wakil dari jabatan pemerintahan.
3. Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa
Didalam suatu kontrak, pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari pihak yang terkait kontrak, walaupun pemerintah merupakan lembaga yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (regulator). Dengan demikian, pihak yang terkait dalam kontrak maupun pemerintah memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang disepakati.
Keterlibatan pemerintah dalam kontrak ini menunjukan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan pemerintahan yang bersifat keperdataan. Berkenaan dengan tindakan hukum keperdataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:
”Sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin pelbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata. Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.”
Kedudukan Pemerintah dalam kontrak juga tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum.
C. Penutup
Kesimpulan
Subjek hukum sangat penting untuk hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (rechtsbevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum. Dikenal 2 (dua) macam subjek hukum perdata yakni manusia (naturlijk person) dan badan hukum (recht person).
Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Maka berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan.
Saran
Berdasarkan hasil penulisan ini, maka dapat disarankan agar baik pemerintah maupun para penegak hukum kiranya lebih memahami kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Kedudukan Pemerintah dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum.
DAFTAR PUSTAKA
Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005;
Daliyo, J. B, et.all, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992;
Philipus M. Hadjon, et.all., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
L. J van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Noor Komala, Jakarta, 1982;
Salim H. S. Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
Simamora,Yohanes Sogar, Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan, Seminar Nasional Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006;
Soemitro, Rochmat, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung,1993
OLEH :
- ADE IRENE FEBRI
- DIMAS AGUNG P (22210019)
- LEVIAN
- RINA RISMAWATI
- REZKY IZHARDHI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar